Riau ● Kabut asap menjadi bencana abadi Riau, setiap tahun dia datang meski hanya singgah, menebar rasa sakit dan merusak banyak sendi kehidupan. Demikian juga tahun ini, 2019, kabut asap kembali datang dan hingga bulan September sudah dua bulan menjadi hantu dalam kehidupan masyarakat Riau. Penderita ISPA meningkat tajam, anak sekolah terpaksa libur panjang dan dengarlah, hampir di setiap rumah terdengar batuk-batuk, dari anggota keluarga.
Paling rentan terkena dampak kabut asap adalah kaum perempuan dan anak-anak. Karena merekalah yang paling sering berada di jalan raya, luar ruangan hingga sawah dan ladang. Kaum ibu yang selalu mengantar anak-anak mereka ke sekolah, tempat les atau kegiatan lain jika di kota dan kaum ibu pencari nafkah berjualan di pasar-pasar tradisional hingga petani perempuan di perkampungan. Anak-anak yang masih dalam usia bermain, tentu tak betah selalu berada di dalam rumah atau ruang tertutup lainnya. Kabut asap sekejap masuk melalui rongga hidung dan masuk ke paru-paru, menetap dan menjadi penyakit.
Merasa terpanggil dengan derita oleh bencana kabut asap ini maka pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 berkumpulah hampir 150 kaum ibu di Pekanbaru dan mereka menyuarakan rasa sakit dalam jiwa, agar pemerintah peduli, segera mengatasi bencana ini. Mereka berdemonstrasi, berorasi, membaca puisi hingga membawa peralatan dapur dan panic-panci, menjadi gendang saat aksi, agar suara mereka di dengar dan diaspirasi.
Kaum emak ini, begitu mereka menyebut diri, berunjuk rasa ke kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka mengatasnamakan diri sebagai gerakan perempuan dan rakyat Riau melawan asap atau G-Prima (Gerakan Perempuan Riau Melawan Asap), meminta pemerintah agar cepat menanggulangi kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan di Riau. Mereka menyatakan nafas mereka sudah sesak dan untuk bernafas saja begitu sulit.
“Nafas kami sesak, anak-anak kami sudah terkena ISPA, mata pencarian kami terancam, pedulilah kepada kami wahai penguasa dan segeralah berbuat dengan secepat-cepatnya, agar kabut asap ini benar-benar sirna. Kami ingin bernafas dengan lega, kami ingin masker ini tak perlu lagi ada di muka,” teriak Helda Kasmi, Koordinator Aksi, saat berkumpul di Taman Kacang Mayang Jalan Sudirman, Pekanbaru, sebelum melakukan aksi long march ke kantor Gubernur Riau.
Lalu mereka berjalan kaki, sekitar satu kilometer, menuju kantor Gubernur Riau. Sepanjang perjalanan para emak-emak yang membawa peralatan masak segera membunyikannya dengan cara memukul panci, menimbulkan suara harmoni, ini musik dari hati, sambil mulut mereka bersuara, bernyanyi, lawan asap.
“Di sini asap, di sana asap, di mana-mana hanya ada asap….” kata mereka, berulang-ulang.
Begitu sampai di depan gerbang kantor Gubernur Riau, mereka segera menyusun barisan rapi, karena pintu pagar telah terkunci. Barisan emak-emak dengan panci segera saja dikepung aparat polisi, kali ini yang diturunkan Polisi Wanita (Polwan) dan Satpol PP perempuan, yang jumlahnya hampir pula menyamai emak-emak yang berdemonstrasi.
Mereka, melalui orator yang ganti berganti naik ke atas pick-up yang ada sound systemnya segera saja memanggil Gubernur Riau, Syamsuar agar menemui mereka. Demo yang dimulai menjelang salat Ashar atau sekitar pukul 15.45 WIB ini tentu menjadi perhatian banyak pidak, karena suara panci dan suara emak-emak. Sekejap jumlah pendemo bertambah, karena mahasiswi dan perempuan yang lewat juga merasa peduli dan segera memasuki barisan pendemo, ikut berpartisipai.
Kaum emak ini terlihat membawa kertas karton bertuliskan ‘Stop Asap.’ ‘Asap membunuh kehidupan kami.’ ‘Penguasa tolong kami.’ ‘Gubernur ayo atasi bencana tahunan ini.’ ‘Jangan biarkan kami mati.’ Dan beragam kalimat lain yang mereka tulis sendiri.
Koordinator Umum Gerakan Perempuan dan Rakyat Riau Melawan Asap, Helda Kasmi, terus berorasi mewakili pengunjuk rasa. Melalui pengeras suara dari atas mobil pikc-up menyampaikan aspirasi mereka.
“Tuntutan kami, padamkan api, selamatkan korban asap di desa dan di kota, serta bangun pusat rehabilitasi korban asap,” kata Helda.
Tuntutan lainya, cabut HGU dan hentikan perizinan perkebunan besar dan stop perizinan perkebunan baru yang menjadi penyebab utama masalah asap.
Mereka juga meminta Satgas Karhutla untuk menangkap dan mengadili perusahaan-perusahaan besar, perkebunan yang melakukan pembakaran lahan, dan menghentikan kriminalisasi terhadap petani kecil. Serta melindungi dan memajukan kemampuan rakyat yang berproduksi secara bebas di pedesaan, sehingga bisa berproduksi secara efektif dan efisien tanpa membakar lahan.
“Kami tak ingin lagi ada korban anak bayi meninggal dunia karena kabut asap kebakaran hutan. Kami tak ingin lagi ribuan masyarakat menderita karena asap, hanya karena presiden dan Gubernur Riau menjadi boneka dan kaki tangan perusahaan pembakar hutan,” kata Helda.
Setelah negoisasi panjang dengan apat keamanan dan Kepala Kantor Satpol PP, rombongan emak-emak ini diizinkan memasuki gerbang kantor gubernur, dalam pengawalan ketat Polwan dan anggota Satpol PP perempuan, pemandangan yang terasa ironi. Apalah yang akan dilakukan emak-emak dengan panci ini, sehingga mereka harus dijaga demikian ketat, demikian teliti.
“Ini protap kami, jika ada demo memang pengamanannya begini, karena yang demo perempuan, kami, polisi perempuan pula yang ditugasai mengawal dan menjaga keamanan, ini bukan ketat tapi protap,” kata seorang Polwan yang berjaga di dekat tonggak pagar halam depan kantor gubernur, di dadanya ada nama, Rosmaini. Dari kejauhan para komandan mereka yang tentu adalah polisi pria, tampak dengan baju dinas dan baju bebas, juga berjaga-jaga.
Helda Kasmi mendesak gubernur menemui mereka. Jika tidak mereka akan bertahan terus di halaman kantor gubernur. Kaum emak ini menolak utusan gubernur yang menemui mereka, karena mereka ingin pemerintah Propinsi Riau menandatangani 7 tuntutan yang mereka bawa. Akhirnya negoisasi pun terjadi, tolak-ansur dan pendemo akhirnya sepakat Wakil Gubernur saja yang menemui mereka, karena sedang ada rapat penting di dalam kantor gubernur yang dipimpin gubernur, masih tentang penanggulangan kabut asap di Riau.
Ada tujuh tuntutan yang disodorkan kepada Pemerintah Propinsi Riau oleh G-Prima ini, yakni:
1. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap!
2. Cabut HGU, tangkap dan adili pemilik perusahaan pembakar lahan perkebunan yang menyebabkan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan!
3. Hentikan izin HGU baru untuk perkebunan besar!
4. Reformasi RUU Pertanahan. Laksanakan tuntutan rakyat tanpa syarat.
5. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional!
6. G-Prima juga menyerukan kepada kaum perempuan, pemuda, mahasiswa serta pelajar untuk terus bersatu dan membantu masyarakat korban asap yang semakin menderita dengan bantuan sesuai kebutuhan.
7. Selain itu, seluruh rakyat harus tetap bersatu dan mengintensifkan perjuangan ini agar semakin besar dan luas melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang anti rakyat.
Saat terjadi negoisasi untuk menandatangani tujuh petisi tersebut, pendemo terus berorasi, bernyanyi dan membaca puisi, karena perundingan antara Wakil Gubernur Riau, Edy Natar dan Koordinator pendemo serta perwakilan emak-emak, berlangsung cukup alot dan memakan waktu.
Salah satu pendemo, membacakan puisi yang ditulis oleh Luzi Diamanda, seorang wartawati senior Riau. Hal yang terjadi pada puisi ini telah lama berlalu, tahun 2014 lalu, saat bencana kabut Asap merenggut nyawa seorang gadis kecil di Riau yang bernama Hanum, ternyata bertahun telah berlalu bencana yang sama tak kunjung teratasi, bahkan bencana terus terjadi. Beriut bait-bait puisi tentang bencana kabut yang diberi judul: Selamat Jalan Hanum, Kabut Asap Menjadi Mautmu.
Selamat Jalan Hanum, Asap Menjadi Mautmu
Hanum, air mata ku tak terbendung
6 tahun, keceriaan harusnya kau rengkuh ketika maut berkata ikut
aku ratapi, aku rutuki
negeri yang memberimu hidup
juga negeri yang memberimu maut
aku baui harum sorga sepanjang jalan pulangmu, pulang yang abadi
mata ku nanar pada kalimat;
“Muhanum Anggriawati (6 tahun), kesulitan bernafas akibat kabut asap yang semakin pekat. Hanum tumbang saat bermain dan tak sadarkan diri lagi, hingga siang ini Hanum pergi”
Hanum, martir apalagi yang diinginkan negeri ini??
dari hutan-hutannya mengalir bencana, dari gambut-gambutnya keluar bala
pekik elang ataukah erangan gajah hanya singgah di telinga mereka
Hanum, aku ratapi engkau dari jauh
membiarkan air mata ku tumpah bersama Al-Fatihah
aku terkapar dalam perih jiwa
kanak-kanakmu, kanak-kanak abadi, di makan petaka negeri sendiri
Siponggang mengguguh hati
masihkah kita akan diam, berjawab kata?
anak-anak negeri, anak-anak pemilik hutan dan lahan itu
mengapa dibiarkan pergi?
Hanum
dengan caraku aku sampaikan juga, kata per kata
meski mereka marah
aku sebarkan duka alam kita
aku tagih janji-janji penguasa
aku ketuk hati wakil rakyat kita
cukuplah engkau saja sayang, Hanum, jangan ada yang lainnya juga
Tidurlah Hanum dalam sorga, rumah abadimu
tanpa asap atau jerebu
pastilah di sana hanya ada kesejukan
peluk ibumu telah berganti bidadari.
selamat jalan Hanum
aku akan tetap bersuara, biar serak, biar habis kata.
Sejumlah emak-emak yang sebelumnya memukul-mukul alat memasak sambil bernyanyi dalam aksi melawan asap, tiba-tiba terdiam. Demikian juga aparat dan pejabat yang mengawal aksi demo. Sejenak mereka hening. Bahkan ada yang menangis, ketika suara pembaca puisi mengiris hati mereka.
Mereka terhenyak mendengar pembacaan puisi dari atas mobil pick-up.
Beberapa hari sebelumnya, anggota DPRD Riau, Ade Hartati, yang juga seorang perempuan menyatakan, hingga saat ini terdapat 300 titik api yang membakar sekitar 30 ribu hektar lahan di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau. Untuk itu Gubernur Riau (Gubri) diminta menyelesaikan bencana kabut asap ini secepatnya, sebelum kehidupan rakyat Riau benar-benar terampas.
Desakan ini disampaikan Ade Hartati Rahmat saat menginterupsi pimpinan sementara DPRD Riau Sukarmis, sesaat sebelum menutup sidang paripurna pada Pembukaan Masa Sidang Pertama pasca pelantikan anggota DPRD Riau, Kamis (12/09/19).
Politisi PAN itu mengatakan, semenjak bencana kabut akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sebanyak 283.440 orang masyarakat Riau terpapar ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
Untuk itu disamping Guberrnur Riau menyelesaikan bencana kabut asap, pihaknya juga mendesak sesama anggota dewan membentuk Panitia kerja (Panja) khusus masalah kabut asap agar memiliki kekuatan hukum, ujar anggota dewan Dapil Pekanbaru tersebut.
“Melalui forum paripurna ini saya mengajak seluruh saudara-saudaraku untuk tidak diam dan menyaksikan saja bencana oleh tangan manusia. Mari kita berjuang agar masyarakat Riau bebas asap,” ucapnya.
Menurut Ade, DPRD Riau adalah repsentatif dari 6 juta provinsi Riau sehingga suara anggota dewan adalah suara rakyat Riau. Ia pun mengajak sesama anggota dewan merapatkan barisan, untuk membela rakyat yang diwakili di Gedung Parlemen guna melawan koorporasi pembakar hutan.
Ade juga menyatakan, hampir setengah dari luas daratan Provinsi Riau seluas 9,03 juta hektar merupakan lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, baik yang dikelola oleh swasta, BUMN ataupun oleh rakyat. Khusus lahan perkebunan kelapa sawit saat ini Riau telah memiliki lahan berizin seluas 1,34 juta hektar dengan 225 pabrik pengelolaan kelapa sawit yg beroperasi dgn Cocunut Palm Oil (CPO) 9.283.200 ton pertahun.
Menurut Ade Hartati, dilihat dari besaran pajak penjualan CPO sebesar 50 US Dollar per matrik ton ( BPD PKS 2016/2017) maka ada potensi sumbangan pajak sebesar 450.000.000 US Dollar.
“Jika menggunakan kurs rupiah di angka Rp14.000 per US Dollar, maka terdapat potensi pajak yang di stor ke pusat sebesar Rp. 6.3 trilyun per tahun. Potensi pajak dari penjualan CPO ini, yang dikembalikan ke daerah hanya sekitar Rp.300 miliar,” kata Ade.
Tetapi pajak ini pun sudah ada peruntukkannya, salah satunya digunakan untuk replanting sebesar Rp.25 juta / hektar. Hal ini disinggung Ade, karena saat kebakaran hutan dan lahan terjadi yang menyebabkan kemudian bencana kabut asap berkepanjangan di Riau, salah satunya ada di lahan sawit dan HTI ini, baik yang akan ditanam atau yang sudah menjadi lahan sawit. Artinya, ada pengawasan dan sistem mencegah bencana yang tidak jalan dalam hal ini.***/Luzi D
